TUGAS 3

ETIKA BERHUBUNGAN DALAM SISTEM INFORMASI

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Etika merupakan prinsip-prinsip mengenai suatu yang benar dan salah yang dilakukan setiap orang dalam menentukan pilihan sebagai pedoman perilaku mereka. Perkembangan teknologi dan sistem informasi menimbulkan pertanyaan baik untuk individu maupun masyarakat pengguna karena perkembangan ini menciptakan peluang untuk adanya perubahan sosial yang hebat dan mengancam adanya distribusi kekuatan, uang, hak, dan kewajiban.

 Seperti teknologi – teknologi  lainnya, teknologi informasi dapat dipakai untuk mencapai kemajuan masyarakat, namun dapat juga digunakan untuk perbuatan kriminal dan mengancam nilai-nilai masyarakat yang dihargai. Bagaimanapun, perkembangan teknologi informasi akan menghasilkan manfaatmanfaat untuk berbagai pihak dan kemungkinan biaya bagi pihak-pihak  lainnya. 
 

Dengan menggunakan sistem informasi, penting untuk dipertanyakan, bagaimana tanggung jawab secara etis dan sosial dapat ditempatkan dengan memadai dalam pemanfaatan sistem informasi. Etika, sosial, dan politik merupakan tiga hal yang berhubungan dekat sekali. Permasalahan etika yang dihadapi dalam perkembangan sistem informasi manajemen umumnya tercermin di dalam lingkungan sosial dan politik.

Perkembangan teknologi dan sistem informasi banyak membawa perubahan pada berbagai aspek kehidupan, khususnya yang mempengaruhi etika dan sosial masyarakat.   Beberapa organisasi telah mengembangkan kode etik sistem informasi. Namun demikian, tetap ada perdebatan berkaitan dengan kode etik yang dapat diterima secara umum dengan kode etik sistem informasi yang dibuat secara spesifik. Sebagai manajer maupun pengguna sistem informasi, kita didorong untuk mengembangkan seperangkat standar etika untuk pengembangan kode etika sistem informasi

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Pengertian Etika

Etika (Etimologi), berasal dari bahasa Yunani adalah “Ethos”, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan (custom). Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu “Mos” dan dalam bentuk jamaknya “Mores”, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik (kesusilaan), dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Etika dan moral lebih kurang sama pengertiannya, tetapi dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbedaan, yaitu moral atau moralitas untuk penilaian perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika adalah untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku.

Moral dan etika adalah dua hal yang tidak terpisahkan karena pada dasarnya moral adalah tingkah laku yang telah diatur atau ditentukan oleh etika.

Adapun beberapa manfaat etika dalam kehidupan:

1.  Dapat menyelesaikan suatu masalah-masalah moralitas maupun sosial lainnya yang membingungkan masyarakat dengan pemikiran yang sistematis dan kritis.

2.   Berusaha menggunakan nalar sebagai dasar pijak bukan dengan perasaan yang akan merugikan banyak orang. Berpikir dan bekerja secara sistematis dan teratur ( step by step ).

3.      Berusaha mengakui kesalahan dan mempertahankan kebenaran. Jika salah katakan salah dan jika benar katakan benar serta jangan suka memutarbalikan fakta.

4.   Berusaha menyelidiki suatu masalah sampai ke akar-akarnya bukan hanya sekedar ingin tahu tanpa memperdulikan.

5.    Menjadi seorang yang tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik agar senantiasa tidak termakan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

6.      Menjadi seorang yang handal yang mampu menyuarakan suara-suara yang tak mampu bersuara.

Tiga Pendekatan Etika

  1.      Etika Deskriptif

Pendekatan dalam etika hendak menggambarkan perbuatan dari berbagai macam tradisi, kebiasaan dan kebudayaan.Pendekatan dalam etika ini lebih mencari tahu bagaimana berbagai tradisi yang mempersoalkan suatu masalah yang sama. Oleh karena itu pendekatan ini tidak menjustifikasi suatu kebudayaan yang ada. Pendekatan ini lebih bersifat mengkomparatifkan perbedaan cara masyarakat menjawab pertanyaan moral. Etika ini lebih populer dalam kajian sosiologi dan antropologi karena sifatnya yang memnjustifikasi sistim moral suatu kebudayaan.

  2.      Etika Normatif.

Etika ini mengkaji moralitas yang ada sekaligus menjustifikasi. Ia mencari tahu apa yang dimaksud dengan yang baik dan yang buruk dan bagaimana mengetahuinya.

  3.      Metaetika

Pendekatan ini lebih menekankan bagaimana gagasan etika berasal dan apa maknanya. Pendekatan ini lebih bersifat kebahasaan atau pemaknaan atas segala ucapan moral.

B.     Hubungan antara Etika dengan Pemanfaatan Sistem Informasi 

             Etika dari sistem komputer interaktif memfokuskan bagaimana sistem (atau dapat digunakan) oleh para pengguna. Berikut ini adalah beberapa aspek pekerjaan yang dipusatkan tersebut. (Johnson, 2001, Bynum dan Rogerson, 2003, Erman dan Shauf, 2002, Edgar, 1997):

·         Kebijakan-kebijakan (policies)

·         Isu moral dan sah (legal)

·         Bertanggung jawab dan etika profesional

·         Etika hacker dan hacker

·         Netiquette

·         Privacy

·         Hak milik

·         Isu sosial dan demokratis

·         Ungkapan bebas

·         Tanggungjawab dan kewajiban

Semua isu ini memperlakukan dengan keras bagaimana manusia dapat menggunakan atau menyalahgunakan komputer sesuai dengan kehendaknya.

Ini jelas sangat sering terjadi di era sekarang yang memang sebenarnya komputer itu mematuhi perintah dari penggunanya. Lalu bagaimana jika komputer mempunyai cara sendiri? Masalah sekarang mengenai etika komputer adalah terjadinya kekosongan kebijakan tentang bagaimana teknologi komputer harus digunakan? Dan memang komputer menyediakan hal yang baru yang membuat kita menjadi sangat terpilih untuk bertindak sesuai kemauan kita, tetapi harus sesuai dengan etika yang saling bersosialisasi dengan masyarakat luas.

         Hubungan etika dengan pemanfaatan sistem informasi itu sangat berkaitan dan memang susah untuk diberikan arti dalam sikap sosial kita. Etika komunitas TI merupakan satu kepercayaan, standar, atau pemikiran yang diterima seseorang, kelompok, atau komunitas TI tersebut. Seluruh individu bertanggung jawab atas komunitas mereka. James H. Moor, seseorang profesor di Darmouth mendefinisikan secara spesifik etika komputer sebagai analisis mengenai sifat dan dampak sosial teknologi komputer, serta formulasi dan justifikasi kebijakan untuk menggunakan teknologi tersebut secara etis (Raymond Mc Leod, Jr, 1995).

            Etika disini digunakan untuk menganalisis sifat dan dampak sosial yang timbul dari penggunaan TI tersebut dan usaha-usaha untuk menerima dan menghargai semua kegiatan yang mengarah kepada pengoperasian dan peningkatan layanan TI, serta usaha untuk menjauhkan dari usaha-usaha yang mengancam, merusak, dan mematikan kegiatan TI secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu etika TI dalam teknologi informasi yang di dalamnya terdapat sistem informasi sangatlah perlu diperhatikan dengan cara yang bijak dan bertanggung jawab dengan menghargai karya seseorang dalam TI dan memberikan saran dan kritik kepada karya tersebut melalui cara yang semestinya.

            Isu-isu etika yang penting dalam hal ini antara lain pelanggaran hak kekayaan intelektual, seperti penggunaan software bajakan, bom e-mail, hacker, cracker, privacy, kebebasan melakukan akses pornografi dan hukum TI.

            Menurut Hary Gunarto, Ph.D. (1998), dasar filosofi etika yang akan dituangkan dalam hukum TI ini sering dinyatakan dalam empat macam nilai kemanusiaan universal yang meliputi hak solitude (hak untuk tidak diganggu), anonymity (hak untuk tidak dikenal), intimity (hak untuk tidak dimonitor), dan reserve (hak untuk mempertahankan informasi individu sehingga terjaga kerahasiaannya).

            Menurut Onno W. Purbo, kerangka etika dan hukum ini telah mulai digagas oleh para pakar hukum termasuk para pakar hukum Indonesia. Beberapa mailing list yang membahas masalah ini antara lain: telematika@egroups.com, mastel-e-commerce@egroups.com, doit@tropika.com, dan warta-e-commerce@egroups.com. Para aktivis dunia cyber diharapkan untuk dapat berperan membuat cyberlaw yang berguna agar cyberlaw tidak dikuasiai oleh pihak-pihak yang tidak semestinya.

            Masih menurut Hary Gunarto, Ph.D. meskipun permasalahan etika dan hukum TI dan internet sangat pelik, namun beberapa tindakan yang dianggap tidak etis menurut perjanjian internasional telah berhasil dirumuskan, seperti:

1. Akses ke tempat yang tidak menjadi haknya
2. Merusak fasilitas komputer dan jaringan.
3. Menghabiskan secara sia-sia sumber daya yang berkaitan dengan orang lain, komputer, ruang harddisk, bandwith, komunikasi, dll.
4. Menghilangkan atau merusak integritas &kerjasama antarsistem komputer.
5. Menggangu kerahasian individu atau organisasi.

      Beberapa negara telah berhasil secara konkret memasukkan peraturan-peraturan untuk mengatasi tindakan-tindakan yang melanggar etika ke dalam bentuk undang-undang atau hukum TI. Misalnya: Canada dengan jenis undang-undang, Telecommunication Act, Broadcasting Act, Radiocommunication Act, Criminal Code; dan USA dengan jenis undang-undang; Freedom of Information Act, Privacy Protection Act, Computer Security Act, Electronic Communication Privacy Act, Computer Fraud and Abuse Act, Wire Fraud Act and Telecommunication Act, dan lain sebagainya. Untuk Indonesia menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C.    Perlunya Etika Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi

Perlindungan atas hak individu di internet dan membangun hak informasi merupakan sebagian dari permasalahan etika dan sosial dengan penggunaan sistem informasi yang berkembang luas. Permasalahan etika dan sosial lainnya, di antaranya adalah: perlindungan hak kepemilikan intelektual, membangun akuntabilitas sebagai dampak pemanfaatan sistem informasi, menetapkan standar untuk pengamanan kualitas sistem informasi yang mampu melindungi keselamatan individu dan masyarakat, mempertahankan nilai yang dipertimbangkan sangat penting untuk kualitas hidup di dalam suatu masyarakat informasi.

Dari berbagai permasalahan etika dan sosial yang berkembang berkaitan dengan pemanfaatan sistem informasi, dua hal penting yang menjadi tantangan manajemen untuk dihadapi, yaitu:

a.     Memahami risiko-risiko moral dari teknologi baru. Perubahan teknologi yang cepat mengandung arti bahwa pilihan yang dihadapi setiap individu juga berubah dengan cepat begitu pula keseimbangan antara risiko dan hasil serta kekhawatiran kemungkinan terjadinya tindakan yang tidak benar. Perlindungan atas hak privasi individu telah menjadi permasalahan etika yang serius dewasa ini. Di samping itu, penting bagi manajemen untuk melakukan analisis mengenai dampak etika dan sosial dari perubahan teknologi. Mungkin tidak ada jawaban yang selalu tepat untuk bagaimana seharusnya perilaku, tetapi paling tidak ada perhatian atau manajemen tahu mengenai risiko-risiko moral dari teknologi baru.

b.    Membangun kebijakan etika organisasi yang mencakup permasalahan etika dan sosial atas sistem informasi. Manajemen bertanggung jawab untuk mengembangkan, melaksanakan, dan menjelaskan kebijakan etika organisasi. Kebijakan etika organisasi berkaitan dengan sistem informasi meliputi, antara lain: privasi, kepemilikan, akuntabilitas, kualitas sistem, dan kualitas hidupnya. Hal yang menjadi tantangan adalah bagaimana memberikan program pendidikan atau pelatihan, termasuk penerapan permasalahan kebijakan etika yang dibutuhkan.

Untuk dapat memahami lebih baik hubungan ketiga hal tersebut di dalam pemanfaatan sistem informasi, diidentifikasi  lima dimensi moral dari era informasi yang sedang berkembang ini, yaitu:

1. Hak dan kewajiban informasi; apa hak informasi yang dimiliki oleh seorang individu atau organisasi atas informasi? Apa yang dapat mereka lindungi? Kewajiban apa yang dibebankan kepada setiap individu dan organisasi berkenaan dengan informasi?
2. Hak milik dan kewajiban; bagaimana hak milik intelektual dilindungi di dalam suatu masyarakat digital di mana sulit sekali untuk masalah kepemilikan ini ditrasir dan ditetapkan akuntabilitasnya, dan begitu mudahnya hak milik untuk diabaikan?
3. Akuntabilitas dan pengendalian; siapa bertanggung jawab terhadap kemungkinan adanya gangguan-gangguan yang dialami individu, informasi, dan hak kepemilikan?
4. Kualitas sistem; standar data dan kualitas sistem apa yang diinginkan untuk melindungi hak individu dan keselamatan masyarakat?
5. Kualitas hidup; nilai apa yang harus dipertahankan di dalam suatu informasi dan masyarakat  berbasis pengetahuan? Lembaga apa yang harus ada untuk melindungi dari  kemungkinan terjadinya pelanggaran informasi? Nilai budaya dan praktik-praktik apa yang diperlukan di dalam era teknologi informasi yang baru

D.    Kode Etik Penggunaan komputer

Pada tahun 1992,  koalisi etika komputer yang tergabung dalam lembaga etika

komputer (CEI) memfokuskan pada kemajuan teknologi informasi, etika dan perusahaan serta kebijakan publik. CEI mengalamatkannya pada kebijakan organisasi, publik, industrial, dan akademis. Lembaga ini  memperhatikan perlunya isu mengenai etika berkaitan degan kemajuan  teknologi informasi dalam    masyarakat dan telah menciptakan sepuluh

perintah etika penggunaan komputer adalah :

1. Tidak  menggunakan komputer untuk merugikan orang lain.
2. Tidak  mengganggu pekerjaan komputer orang lain.
3. Tidak  memata-matai file komputer orang lain.
4. Tidak  menggunakan komputer untuk mencuri.
5. Tidak  menggunakan komputer untuk bersaksi palsu.
6. Tidak menyalin atau menggunakan kepemilikian  perangkat lunak dimana anda   belum membayarnya.
7. Tidak  menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa otorisasi atau kompensasi yang sesuai.
8. Tidak  mengambil untuk diri sendiri karya intelektual orang lain.
9. Harus  memikirkan tentang konsekuensi sosial program yang anda tulis bagi sistem yang anda desain.
10. Harus  menggunakan komputer yang menjamin  pertimbangan dan bagi sesama manusia.

Persoalan etis khusus  penggunaan  komputer berasal dari karakteristik unik komputer dan   peran yang  dimainkannya.Komputer saat ini merupakan aset yang dapat  dinegosiasikan,komputer  juga melayani  sebagai instrumen tindakan, sehingga tingkatan dimana pemberi layanan komputer dan user harus  bertanggung jawab terhadap integritas output komputer menjadi sebuah persoalan yang  penting untuk diperhatikan.

Kebutuhan terhadap profesionalisme dalam hal pemberi layanan dalam industri komputer, sebagai mana sistem personil yang mendukung dan memelihara teknologi komputer. Kode Etik adalah konsekuensi logis bagi realisasi komitmen dalam penggunaan teknologi komputer secara aman baik dalam sektor publik maupun swasta.

Ada kebutuhan   bagi profesionalisme pada wilayah pengguna sistem komputer, dalam hal tanggung jawab mereka untuk beroperasi secara legal dalam respek penuh menurut urutan yang benar. User harus dibuat sadar terhadap risiko operasi ketika sistem sedang digunakan dan diinstall; mereka memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi penyelewengan keamanan. Ini menunjukkan kode etik dalam komunitas user.

Pendidikan dapat memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan standar etis dalam   layanan komputer dan komunitas user.Pembukaan komputer terjadi pada masa paling awal dalam banyak negara, seringkali pada level sekolah dasar. Ini menghadirkan kesempatan untuk mengenalkan   standar etis yang dapat diperluas sebagaimana anak kecil berubah melalui sekolah sampai memasuki dunia kerja. Universitas dan institut yang lebih tinggi levelnya juga memasukkan etika komputer dalam kurikulum.

sejak persoalan  etis muncul dan  memiliki konsekuensi  pada semua area lingkungan penggunaan  komputer. Kode etik dan perilaku profesional ACM, berisikan keharusan yang merupakan pernyataan tanggung jawab pribadi.  Kode ini di bagi menjadi empat bagian :

a.   Keharusan Moral Umum.  Keharusan ini berkaitan dengan perilaku moral ( memberi kontribusi pada masyarakat, menghindri bahaya, berlaku jujur, dapat dipercaya dan adil) dan isu – isu yang pada saat ini mendapatkan perhatian hukum (hak milik, hak cipta, privasi, kerahasiaan )

b.   Tanggung jawab profesional yang lebih spesifik.Hal ini berkenaan dengan dimensi kinerja profesioanl.  Isu moral,  seperti berlaku jujur dalam melakukan evaluasi dan menghargai komitmen.  Isu hukum dan tangung jawab sosial untuk berkontribusi terhadap pemahaman umum mengenai komputer.

c.   Keharusan Kepemimpinan Organisasi. Sebagai pemimpin anggota ACM memiliki tanggung jawab untuk mendukung penggunaan sah sumber daya  komputer, menstimulasi orang lain di organisasi untuk memenuhi tanggung jawab sosial, memungkinkan pihak lain di dalam organisasi mendapatkan manfaat dari komputer, serta melindungi kepentingan para pengguna.

d.      Kepatuhan kepada kode. Di sini anggota ACM harus mengindikasikan dukungan untuk kode etik.

BAB III

KESIMPULAN

Terdapat lima dimensi moral dari era informasi yaitu: Hak dan kewajiban informasi, Hak milik dan kewajiban, Akuntabilitas dan pengendalian, Kualitas sistem, Kualitas hidup dari  Nilai budaya dan praktik-praktik apa yang diperlukan di dalam  era teknologi informasi.

Penggunaan  komputer dalam bisnis  haruslah  diarahkan oleh nilai-nilai moral dan etika dari para manajer, spesialis informasi dan pemakai, dan juga hukum yang berlaku. Hukum paling mudah diinterpretasikan karena berbentuk tertulis. Di pihak lain, etika tidak didefinisikan secara persis dan tidak disepakati oleh semua anggota masyarakat. Bidang yang sukar dari etika komputer inilah yang sedang memperoleh banyak perhatian.

Pendidikan dapat memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan standar etis dalam layanan komputer dan komunitas user.  Ini menghadirkan kesempatan untuk mengenalkan   standar etis penggunaan teknologi informasi yang dapat diperluas mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi.Universitas dan institut yang lebih tinggi levelnya perlu  memasukkan etika komputer dalam kurikulum.

Hubungan etika dengan pemanfaatan sistem informasi sangatlah banyak berkaitan, baik itu dari segi positif maupun negatif. Hubungannya juga memberikan andil yang baik bagi dunia sistem informasi khususnya TI dengan aturan-aturan yang telah dibuat semoga bisa menjadi catatan agar etika di sistem informasi tidak memberikan dampak buruk kepada pengguna atau penyedia informasi. Hubungan etika dengan sistem informasi itu memberikan gambaran perilaku manusiawi yang dimiliki oleh setiap manusia namun harus berdasarkan norma-norma yang sesuai dengan kemasyarakatannya. Akhirnya hubungan keduanya dapat menjadi tolak ukur untuk dapat menggunakan sistem informasi dengan cara yang mudah dan patut kepada aturan yang berlaku untuk kemudian hari dapat dimanfaatkan dengan baik dan bijak oleh generasi berikutnya.

Etika dan moral harus diterapkan dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, jadi pengertian etika dan moral dalam menggunakan  teknologi informasi dan komunikasi yaitu penerapan nilai nilai yang baik, benar, bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi yang ada dan berkembang di dunia sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

• http://arsipilmu04936.blogspot.com/2012/01/hubungan-antara-etika-dengan.html’
• http://sinformasi.wordpress.com/2013/02/04/bab-xii-aspek-etika-dalam-pemanfaatan-sistem-informasi/ 
• http://titasinsi.blogspot.com/2013/05/pengertian-etika-dan-profesi-dalam_8662.html

Tugas 2

PERANAN EKSEKUTIF DALAM MENGARAHKAN PERUSAHAAN MELALUI PERSAINGAN DALAM PERENCANAAN JANGKA PANJANG

BAB I

PENDAHULUAN

A.      Latar Belakang

Berfikir strategik sangat diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah strategik yang timbul seiring dengan berkembangnya perusahaan/organisasi untuk berfikir stategik perlu adanya peranan eksekutif dalam mengarahkan perusahaan melalui persaingan dalam perencanaan jangka panjang. Karakteristik dari masalah strategik diantaranya: berorientasi pada masa depan, biasanya berhubungan dengan unit bisnis yang sangat komplek, memerlukan perhatian dari manajemen puncak, akan mempengaruhi kemakmuran jangka panjang dari perusahaan, melibatkan pengalokasian sejumlah besar sumber-sumber daya perusahaan.

Untuk menghasilkan sebuah usaha dengan menuju perusahaan yang kuat, para pengambilan keputusan (Chief Executif Officer) didalam perusahaan diwajibkan untuk merubah cara berfikir hanya untuk mencari keuntungan semata, saat ini mereka harus berfikir secara strategik karena seperti dikatakan oleh jendral Karl von Clausewitz pada tahun 1831 dalam bukunya “On War”, bahwa bisnis adalah sebuah peperangan.

Maka dari itu peranan eksekutif dalam mengarahkan perusahaan melalui persaingan dalam perencanaan jangka panjang, bagi perusahaan atau organisasi dipandang sangat urgent atau penting. Karena melihat peran dan manfaatnya bagi keberlangsungan dan keberhasilan perusahaan/organisasi yang harus menyesuaian dengan lingkungan yang penuh perkembangan dan perubahan serta kian pesatnya baik informasi maupun teknologi.

B.  Tujuan penulisan

Penulisan makalah ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1.      Sebagai pemenuhan tugas Mata Kuliah Sistem Informasi Managemen.

2.      Sebagai manfaat bagi penulis sehingga dapat dijadikan makalah tersebut sebagai bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penulis selanjutnya yang ingin membahas atau meneliti mengenai PERANAN EKSEKUTIF DALAM MENGARAHKAN PERUSAHAAN MELALUI PERSAINGAN DALAM PERENCANAAN JANGKA PANJANG

BAB II

PEMBAHASAN

A.      Peranan Eksekutif Dalam Mengarahkan Perusahaan

Pemikiran tentang sebuah kekuasaan dipengaruhi oleh teori “John Locke (1632-1704) adalah seorang filosof inggris yang pada tahun 1690 menerbitkan buku “Two Treties On Civil Government”. Dalam buku tersebut John Locke mengemukakan adanya tiga macam kekuasaan didalam semua negara yang harus diserahkan kepada badan yang masing-masing berdiri sendiri, yaitu kekuasaan legislative ( membuat Undang-Undang), kekuasaan eksekutif ( melaksanakan Undang-Undang atau yang merupakan fungsi pemerintahan ) dan kekuasaan federatif ( keamanan dan hubungan luar negri ).

Maksud dari penjelasan diatas penulis akan membahas tentang peranan atau kekuasaan eksekutif.

Pengertian Eksekutif :

1.      Eksekutif adalah seseorang yang bertanggung jawab lebih dari saru area fungsional,

2.      Eksekutif dapat diartikan sebagai seseorang yang memiliki kedudukan tertinggi di negaranya atau disebuah perusahaan. Bidang eksekutif untuk negara adalah seorang presiden dan wakil presiden beserta menteri- menteri yang membantunya, sedangkan bidang eksekutif untuk perusahaan adalah direktur utama, pemilik perusahaan, pemegang saham, dewan komisaris dan eksekutif-eksekutif lainnya

3.      Eksekutif adalah sekelompok orang yang dipilih atau ditunjuk untuk mengawasi kegiatan suatu perusahaan atau organisasi

                                                                                        

B.       Tugas Para Eksekutif

Tugas para eksekutif dan pemilik perusahaan dalam menjalankan bisnisnya agar lebih baik ke depannya adalah :

a.       Mengelola SDM, dimana seorang pebisnis dapat menyelesaikan segala sesuatu melalui orang lain atau bagaimana mempengaruhi orang lain ( SDM ) agar dapat melaksanakan apa yang diperintahkan.

b.      Membuat keputusan tentang sumber daya dan  operasi, bagaimana mengelola sumber daya-sumber daya ekonomi dan mengelolanya menjadi lebih baik, dan pertimbangan dengan kebijakan eksternal seperti aturan-aturan dari Pemerintah.

c.       Mengelola keuangan dan pelaporannya, dimana setiap aktifitas pemasukan atau pengeluaran, serta harta  serta hutang dan modal, dibuat pelaporannya agar semuanya dapat termonitor dengan baik, sehingga dapat di ketahui kerugian atau keuntungan suatu bisnis.

d.      Pengelolaan penjualan dan pemasaran,dimana kita ketahui penjualan dan pemasaran produk merupakan urat nadi dalam perusahaan atau bisnis. Tanpa kesuksesan penjualan atau pemasaran, maka perusahaan tidak akan dapat mencapai tujuannya, yaitu laba.

e.       Mengarahkan bisnis ke depan, melakukan perencanaan strategis  yang merupakan piranti utama untuk pengelolaan aspek-aspek jangka panjang dalam bisnis dan cara peningkatan produktifitas, perbaikan kualitas serta pengelolaan informasi.

C.      Perencanaan Strategis dalam jangka panjang dalam melalui sebuah persaingan

Pengertian Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program selama beberapa tahun ke depan.

Karakteristik dari Perencanaan Strategis

Manajer yang paling kompeten menghabiskan waktu yang cukup lama untuk memikirkan mengenai masa depan. Hasilnya mungkin berupa pemahaman informal mengenai arah masa depan yang akan diambil oleh entitas tersebut, atau mungkin juga berupa pernyataan formal yang berisi rencana spesifik mengenai bagaimana untuk sampai kea rah sana. Pernyataan formal dari rencana semacam itu disebut di sini sebagai rencana strategis, serta proses pembuatan dan revisi dari pernyataan ini disebut dengan perencanaan strategis (di tempat lain disebut dengan perencanaan dan pemrograman jangka panjang).

Hubungan Dengan Formula Strategis

Ditarik perbedaan antara dua proses manajemen, yaitu formulasi strategi dan perencanaan strategis. Karena “strategi” atau “strategis” digunakan dalam kedua istilah, maka ada kemungkinan timbul kebingungan. Perbedaannya adalah bahwa formulasi strategis merupakan proses untuk memutuskan strategi baru, sementara perencanaan strategis merupakan proses untuk memutuskan bagaimana mengimplementasikan strategi tersebut. Dalam proses formulasi strategi, manajemen menentukan cita-cita organisasi dan menciptakan strategi-strategi utama untuk mencapai cita-cita tersebut. Proses perencanaan strategis kemudian mengambil cita-cita dan strategi yang telah ditentukan tersebut dan mengembangkan program-program yang akan melaksanakan strategi dan mencapai cita-cita tersebut secara efisien dan efektif.

Manfaat dan Keterbatasan dari Perencanaan Strategis :

1.     Kerangka Kerja untuk Pengembangan Anggaran

Suatu anggaran operasi memerlukan komitmen sumber daya untuk tahun mendatang. Oleh karena itu, adalah penting bahwa manajemen membuat komitmen sumber daya semacam itu dengan ide yang jelas mengenai ke mana arah organisasi untuk beberapa tahun ke depan. Suatu rencana strategis menyediakan kerangka kerja yang lebih luas tersebut. Dengan demikian, manfaat penting dari pembuatan suatu rencana strategis adalah bahwa rencana tersebut menfasilitasi formulasi dari anggaran yang efektif.

2.     Alat Pengembangan Manajemen

Perencanaan strategis formal adalah alat pendidikan dan pelatihan manajemen yang unggul dalam memperlengkapi para manajer dengan suatu pemikiran mengenai strategi dan implementasinya. Tidak berlebihan jika dikatakan bhwa dalam perencanaan strategis formal, prose situ sendiri adalah jauh lebih penting dibandingkan dengan output dari proses tersebut, yang merupakan dokumen rencana.

3.     Mekanisme untuk Memaksa manajemen memikirkan jangka panjang

Manajer cenderung untuk lebih khawatir mengenai masalah-masalah taktis dan pengelolaan urusan-urusan bisnis rutin saat ini dibandingkan mengenai penciptaan masa depan. Proses perencanaan strategis formal memaksa manajer untuk menyediakan waktu guna memikirkan masalah-masalah jangka panjang yang penting.

4.    Alat untuk Menyejajarkan Manajer dengan Strategi korporat

Debat, diskusi, dan negosiasi yang terjadi selama proses perencanaan mengklarifikasi strategi korporat, menyatukan dan menyejajarkan manajer dengan strategi semacam itu, dan mengungkapkan implikasi dari strategi korporat bagi manajer individual. Seperti yang akan ditunjukkan, keputusan program dibuat pada satu waktu, dan rencana strategis menyatukannya. Pembuatan rencana strategis mungkin mengungkapkan bahwa keputusan-keputusan individual tidak menciptakan suatu keseluruhan yang memuaskan. Keputusan strategis yang dipengaruhi oleh perencanaan bencana meliputi disperse geografis dari staf dan sumber daya, rencana kontinjensi untuk kehilangan dari seluruh fungsi bisnis, dan tingkat pendanaan untuk dana pemulihan akibat bencana dari korporat.

 Proses Perencanaan Strategis

Strategi merupakan suatu kegiatan yang menentukan petunjuk dan pengarahan yang kritis terhadap pengalokasian sumber daya untuk memcapi sasaran jangka panjang organisasi. Dalam prakteknya pilihan strategi merupakan sesuatu yang kompleks dan tugas yang berisiko. Beberapa strategi organisasi diharapkan dapat menghadapi lingkungan yang kompetitif. Disini manajer merencanakan bauran kekuatan dan kelemahan organisasi dengan kesempatan dan ancaman di lingkungannya.Proses perencanaan strategis atau manajemen strategis merupakan proses penganggaran usaha perencanaan strategis dan menjamin strategi tersebut dilaksanakan dengan baik sehingga menjamin kesuksesan organisasi dalam jangka panjang.

Dalam suatu perusahaan yang beroperasi sesuai dengan tahun kalender, proses perencanaan strategis dimulai pada musim semi dan diselesaikan pada musim gugur, tepat sebelum pembuatan anggaran tahunan. Proses tersebut melibatkan langkah-langkah berikut ini :

1. Meninjau dan memperbaharui rencana strategis dari tahun lalu

Selama satu tahun, keputusan yang mengubah rencana strategis dibuat; manajemen membuat keputusan kapan pun ada kebutuhan akan hal itu, dan bukan sebagai respons terhadap terhadap jadwal yang telah ditentukan. Secara konseptual, implikasi dari setiap keputusan untuk lima tahun ke depan sebaiknya dimasukkan dalam rencana strategis segera setelah keputusan tersebut dibuat. Jika tidak, rencana formal tersebut tidak lagi mencerminkan jalan yang direncanakan akan diikuti oleh perusahaan. Khususnya, rencana tersebut tidak mencerminkan dasar yang berlaku untuk menguji usulan strategi dan program yang merupakan salah-satu nilai utama rencana itu.

2. Memutuskan asumsi dan pedoman

Rencana strategis yang telah diperbaharui memasukkan asumsi-asumsi luas seperti pertumbuhan dalam Produk Domestik Bruto (PDB), pergerakan musiman, tarif upah, tenaga kerja, harga-harga dari bahan baku penting, tingkat bunga, harga jual, kondisi pasar seperti tindakan pesaing, dan dampak dari undang-undang pemerintah di setiap Negara di mana perusahaan beroperasi. Asumsi-asumsi ini diperiksa kembali dan jika diperlukan diubah untuk memasukkan informasi paling akhir.

3. Iterasi Pertama dari Rencana Strategis

Menggunakan asumsi, tujuan dan pedoman tersebut, unit bisnis dan unit operasi lainnya membuat rangcangan pertama dari rencana strategis, yang mungkin memasukkan rencana operasi yang berbeda dari yang dimasukkan dalam rencana sekarang, seperti perubahan dalam taktik pemasaran; dengan didukung alasan. Staf unit bisnis melakukan banyak pekerjaan analitis, tetapi manajer unit bisnis membuat keputusan akhir. Bergantung pada hubungan pribadi, karyawan unit bisnis dapat mencari saran dari staf kantor pusat dalam pengembangan rencana-rencana ini. Anggota dari staf kantor pusat sering kali mengunjungi unit bisnis selama proses ini dengan tujuan untuk mengklarifikasi pedoman, asumsi, dan instruksi, serta secara umum, untuk membantu dalam proses perencanaan

4. Analisis

Ketika kantor pusat menerima rencana unit bisnis, kantor pusat mengagregasikannya menjadi satu rencana strategis korporat secara keseluruhan, Staf perencanaan dan pemasaran, produksi dan eksektif fungsional lainnya di kantor pusat menganalisis rencana ini secara mendalam. Unit bisnis X merencanakan taktik pemasaran baru; apakah mungkin bagi bahwa penjualan yang dihasilkan akan sebesar seperti yang diindikasikan pada rencana tersebut?

5. Iterasi Kedua dari Rencana Strategis

Analisis dari penyerahan pertama mungkin memerlukan revisi rencana dari beberapa unit bisnis saja, tetapi dapat juga mengarah pada perubahan dalam asumsi dan pedoman yang mempengaruhi semua unit bisnis. Misalnya, agregasi dari semua rencana mungkin mengindikasikan bahwa penurunan kas akibat peningkatan persediaan dan pengeluaran modal lebih besar daripada yang dapat ditoleransi perusahaan dengan aman; jika demikian, mungkin ada kebutuhan untuk menunda pengeluaran di seluruh organisasi. Keputusan ini mengarah pada revisi dari rencana.

6. Tinjauan dan Persetujuan Akhir

Suatu pertemuan dengan pejabat-pejabat senior korporat umumnya mendiskusikan rencana yang direvisi secara panjang lebar. Rencana tersebut juga mungkin dipresentasikan pada suatu pertemuan dengan dewan direksi. CEO memberikan persetujuan akhir,. Persetujuan tersebut sebaiknya dilakukan sebelum awal dari proses pembuatan anggaran, karena rencana strategis merupakan input yang penting bagi prose situ.

Kinerja perusahaan

Pengukuran kinerja merupakan sesuatu yang kompleks dan merupakan tantangan besar bagi para peneliti  (Beal,2000) karena sebuah konstruk kinerja yang bersifat multidimensional dan oleh karena itu pengukuran kinerja dengan dimensi pengukuran tunggal tidak mampu memberikan pemahaman yang komprehensif (Bhargava et al,1994). Sehingga pengukuran kinerja hendaknya menggunakan atau mengintegrasikan pengukuran yang beragam (multiple measures) (Bhargava et al,1994; Venkatraman & Ramunajam,1986). Beal (2000) mengemukakan bahwa belum ada konsensus tentang ukuran kinerja yang paling layak dalam sebuah penelitian dan ukuran-ukuran obyektif kinerja yang selama ini dipakai dalam banyak penelitian masih banyak kekurangan. Misalnya ukuran ROI (Return On Investment) mempunyai kelemahan, karena terdapat berbagai macam metode pengukuran depresiasi,  persediaan dan nilai  fixed cost  (Wright et al, 1995). Lebih jauh Sapienza et al (1988) mengemukakan bahwa ukuran kinerja organisasi berbasis akuntansi dan keuangan memiliki kekurangan selain disebabkan oleh bervariasinya metode akuntansi, juga disebabkan oleh adanya kecenderungan manipulasi angka dari pihak manajemen sehingga pengukuran menjadi tidak valid. Untuk menngantisipasi tidak tersedianya data-data kinerja obyektif dalam sebuah penelitian, maka dimungkinkan untuk menggunakan ukuran subyektif, yang mendasarkan pada persepsi manajer (Beal,2000). Zahra and Das (1993) membuktikan bahwa ukuran kinerja subyektif memiliki tingkat reliabilitas dan validitas yang tinggi.  Disamping itu penelitian Voss & Voss (2000) menunjukkan adanya korelasi yang erat antara ukuran kinerja subyektif dan ukuran kinerja obyektif.

Berdasar uraian diatas, kinerja perusahaan diukur dengan menggunakan pengukuran subyektif yang mendasarkan pada persepsi staf dan manajer perusahaan atas berbagai dimensi pengukuran kinerja perusahaan. Dimensi pengukuran kinerja yang lazim digunakan dalam berbagai penelitian adalah pertumbuhan (growth), kemampulabaan (profitability) dan efisiensi (Murphy, et.al, 1996).

Barkham,et.al (19960 dalam Wicklund (1999) menegaskan bahwa pertumbuhan penjualan merupakan indikator kinerja yang sangat lazim dan telah menjadi konsensus sebagai ukuran dimensi pertumbuhan terbaik. Lebih lanjut,

Keunggulan bersaing

Konsep keunggulan bersaing perusahaan banyak dikembangkan dari strategi generik yang dikemukakan oleh Porter (1985). Hal-hal yang dapat mengindikasikan variabel keunggulan bersaing adalah imitabilitas, durabilitas, dan kemudahan menyamai. Keunggulan bersaing adalah jantung kinerja perusahaan dalam pasar bersaing. Keunggulan perusahaan pada dasarnya tumbuh dari nilai atau manfaat yang dapat diciptakan perusahaan bagi para pembelinya.

Bila kemudian perusahaan mampu menciptakan keunggulan melalui salah satu dari ketiga strategi generik tersebut, maka akan didapatkan keunggulan bersaing (Aaker,1989) Dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan, keunggulan bersaing dipandang sebagai sesuatu yang dapat digunakan dalam atau sebagai strategi perusahaan. Keunggulan bersaing dapat dipahami dengan memandang perusahaan  sebagai keseluruhan, berasal dari banyak aktivitas yang berlainan yang dilakukan oleh perusahaan dalam mendesain, memproduksi, memasarkan, menyerahkan dan mendukung penjualan (Porter,1999). Sehingga keunggulan bersaing adalah suatu posisi yang masih dikerjakan organisasi sebagai upaya mengalahkan pesaing.

Pendekatan  resources based (RB) memandang aktivitas ekonomi atau bisnis dari sisi pemanfaatan sumber daya dan kapabilitasnya, bukan menurut pasar yang dilayani. Pemanfaatan sumber daya dan kapabilitas ini dalam rangka membangun daya saing yang diarahkan kepada usaha-usaha menangkap berbagai peluang mengatasi berbagai ancaman dalam persaingan, sehingga dari kondisi ini dibangun strategi untuk menghambat para pesaing berupa kesulitan untuk ditiru (barriers to imitation) (Syafar,2004:10). 

D’Aveni (1994) dalam (Syafar,2004:10) menyatakan keunggulan pada dasarnya dinamis, dan tidak bisa dipertahankan. Persaingan hari ini dan masa mendatang harus dipandang sebagai persaingan dengan dinamika tinggi bukan suatu yang statis sehingga kita perlu  melalui hal tersebut dengan beberapa pemikiran strategi. 

BAB III

KESIMPULAN

Peranan seorang eksekutif sangatlah penting dalamn mengarahkan perusahaan untuk melalui sebuah persaingan dalam perencanaan jangaka panjang, karena seorang eksekutif memiliki tugas untuk menciptakan sebuah kinerja yang baik, yaitu Mengelola SDM, Membuat keputusan tentang sumber daya dan  operasi, Mengelola keuangan dan pelaporannya, Pengelolaan penjualan dan pemasaran, dan Mengarahkan bisnis ke depan.

Keunggulan bersaing akan tercipta bila  kinerja perusahaan baik, dimana kinerja perusahaan ini dipengaruhi oleh perencanaan stratejik. Semakin baik perencanaan stratejik suatu perusahaan akan meningkatkan kinerja perusahaan yang pada akhirnya dapat menciptakan keunggulan bersaing.

Maka dari itu peranan seorang eksekutif sangatlah berpengaruh dengan kinerja perusahaan terhadap keunggulan bersaing dapat  tercapai ketika kemampuan manajemen dan menggunakan kreasi dan mengimplentasikan strategi agar tahan pada keunggulan yang banyak terjadi peniruan, mampu menciptakan faktor hambatan dalam jangka waktu yang lama, Sehingga keunggulan bersaing adalah suatu posisi yang masih dikerjakan organisasi sebagai upaya mengalahkan pesaing.

DAFTAR PUSTAKA

ü  http://ekonomi.kompasiana.com/manajemen/2011/07/03/tugas-eksekutif-dan-pebisnis-378136.html

ü  http://deriaprianto74.blogspot.com/2012/11/pengaruh-perencanaan-strategis-terhadap.html   

   ü    http://boliberbagi.blogspot.com

   ü  http://busmaniar29.wordpress.com